Uniba Gerak Cepat Taken MoU Dengan Pemkab PPU Rancang Pembangunan IKN Di Sepaku

  • Bagikan

PENAJAMUniversitas Balikpapan melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang termasuk dalam Tridharma Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Acara penandatanganan MoU digelar secara virtual, Selasa, (6/7/2021) siang. Dalam penandatanganan ini, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Muliadi, hadir mewakili Bupati PPU.

Kegiatan penandatanan MoU ini juga dirangkai dengan Talk Show dengan tema “Mengawal dan Menata Ibukota Negara (IKN) Baru di Sepaku dan Samboja Kalimantan Timur”. Kegiatan ini juga diikuti oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor dan sejumlah Rektor Universitas yang ada di Kaltim melalui virtual.

Dalam Talk Show ini sejumlah Rektor Universitas di kaltim menyampaikan sejumlah gagasan dan dukungannya untuk pembangunan IKN yang baru. Berbagai argumen juga disampaikan terkait kesiapan dalam menyongsong IKN kedepan.

Sementara itu Plt. Sekda PPU Muliadi, terkait tema kegiatan ini menyampaikan bahwa dirinya minta sebelum membahas lebih lanjut untuk mengulas kembali mengenai apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu di Parlemen.

Dikatakannya bahwa beban pulau Jawa semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia serta 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. Situasi tersebut mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Oleh karena itu, dibutuhkan pemindahan ibu kota ke luar Jawa demi mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa.

“ Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan pemerintah memindahkan ibu kota Negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten PPU dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan wilayah tersebut, merupakan hasil kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2016, “kata Muliadi.

Dikatakan Muliadi bahwa setidaknya terdapat lima pertimbangan yang disebutkan Presiden terkait pemilihan dua wilayah tersebut sebagai ibu kota Negara baru. Pertama, resiko bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi maupun tanah longsor di wilayah ini jauh lebih minim dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Kemudian lanjutnya lokasi tersebut berada ditengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga dianggap ideal sebagai Ibu Kota Negara. Selain itu lokasi Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Selain itu Kaltim juga memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dimana, Kota Balikpapan memiliki Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dengan panjang landasan pacu 2.500 meter, yang telah melayani rute penerbangan domestik maupun internasional, misalnya Singapura dan Bandar seri Begawan dan sebagainya.

“ Pertimbangan-pertimbangan tersebut, tentunya merupakan bukti kesiapan Provinsi Kalimantan Timur dari aspek infrasuktur yang ada di daerah, sehingga layak menjadi Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia, “bebernya. (*)

  • Bagikan