STIPER, Perguruan Tinggi Ikonik Di Kutim Yang Kini Bernasib Tragis

  • Bagikan

Oleh: Rizal Sadili *

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, hal ini dijamin dalam UUD 1945. Memperoleh pelayanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu merupakan sebuah keharusan yang berakibat pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa.

Sebagaimana diatur dan dijamin jelas melalui Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan“. Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun apa daya, amanah UUD 1945 tersebut bisa dibilang jauh panggang dari api, idealitas yang melangit dan sulit diterapkan. Hal tersebut setidaknya jika ditilik dari kenyataan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur dimana salah satu perguruan Tinggi nya tidak mampu menjalankan proses belajar mengajar dengan baik.

Kenyataan pahit yang berulang setiap tahunnya. Ratusan mahasiswa terlantar akibat persoalan pelik disalah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Meski disebut perguruan tinggi ikonik dari kabupaten penghasil Batu Bara dengan APBD tertinggi di Kaltim setelah kabupaten Kutai Kartanegara namun inilah yang terjadi, Pemkab Kutim cenderung tidak memiliki sistem pengelolaan yang baik sehingga sampai tahun 2022 ini model pembiayaan kampus tersebut masih menjadi kendala.

Demikianlah, tahun ini terjadi lagi, Ratusan mahasiswa terpaksa harus terus menerus melakukan pertemuan online hingga tidak adanya kelas dikarenakan hak insentif Dosen sebagai stimulan mengajar tak kunjung dibayarkan.

Perguruan tinggi tersebut adalah STIPER Kutai Timur, sebuah kampus yang terletak di Jl. Soekarno Hatta No 1 Sangatta Utara.

Kampus STIPER Kutai Timur yang dikatakan pemerintah Kutim sebagai Maskot Pendidikan berbasis pertanian di Kutai timur. Mengalami permasalahan yang sangat krisis, dimana dana insentif dosen dan stafnya tidak di bayarkan selama 1,5 Tahun lamanya.

Dampak dari ini semua mengakibatkan.
1.Bangunan STIPER yang seperti hutan rimba pun juga tidak ter urus karena kurang nya dana untuk mempekerjakan tukang kebun dalam membersihkan rumput ilalang yang sudah meninggi.

  1. Mahasiswa yang telah lulus pun menjadi korban karena insentif ini tidak dibayarkan. Ijazah mereka sampai saat ini tidak mereka dapatkan.
  2. Terdapat 2 Dosen yang sudah mengundurkan diri karena insentif nya tidak dibayarkan.

Permasalahan ini sudah dibahas dalam rapat di ruangan hearing kantor DPRD KUTIM pada tanggal 12/04/2022 yang di pimpin oleh ketua DPRD KUTIM.

Akan tetapi sampai pada detik ini Dosen dan Staff STIPER Kutai Timur belum terpenuhi hak-haknya.

Maka dari itu mau sampai kapan permasalahan ini terjadi.

Permasalahan yang terhenti dalam pembahasan di Ruang hearing tanpa ada kepastian kapan Insentif terbayarkan.

Semoga ini tahun terakhir permasalahan ini terjadi dan jangan sampai terulang kembali Sesuai dengan PP No. 45 Tahun 2008 Pasal 7, dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2019. (*)

*Rizal Sadili Mahasiswa Prodi Kehutanan STIPER Kutim

  • Bagikan