Resistansi Masyarakat Menyikapi PPKM

  • Bagikan

Sabtu, 17 Juli 20121

Oleh: Muhammad Taufik (Kader PMII Kutai Timur)

Pandemi covid-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, penyebaran virus Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat menjadi krisis besar hari ini. Hal ini memaksa kita untuk sejenak melihat kembali kehidupan keluarga dan lingkungan sosial dalam arti yang sebenarnya. Manusia di batasi ruang geraknya bahkan di paksa untuk berhenti dari rutinitasnya, untuk memaknai hidup yang sebenarnya.

Pada tulisan ini, saya lebih fokus pada kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Baru baru ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM. Terhitung sejak tanggal 3 Juli, yang awalnya hanya diterapkan di daerah Jawa dan Bali saja tetapi di ikuti oleh beberapa daerah seperti di Kalimantan Timur hari ini. Saya fikir pemerintah telah kehabisan akal untuk meminimalisir penyebaran covid-19 agar tidak semakin meluas. Meski telah dilakukan Vaksinasi dan PPKM darurat hingga PPKM micro, namun penyebaran Covid-19 tak kunjung teratasi. Ekspansi penyebaran Covid-19 ternyata lebih gesit ketimbang kemampuan kita melakukan vaksinasi.

Beberapa hari terakhir, kasus Covid-19 melonjak hingga angka 30 Ribu lebih. Per 11 juli 2021,paling tidak terdapat 36.197 kasus harian positif Covid-19 sehingga total jumlah korban sudah mencapai 2.527.203 kasus.Vaksinasi, yang ditargetkan bisa mencapai 181.554.465 orang, hingga 10 Juli 2021 lalu, tercatat baru 14.969.330 orang yang telah menerima vaksinasi kedua, dan sebanyak 36.193.076 menerima vaksinasi pertama. Alih-alih mencapai taraf terbentuknya herd immunity, di Indonesia yang terjadi ialah jumlah korban covid-19 masih tinggi. Sementara itu, masyarakat sendiri ada indikasi makin sulit dikendalikan dan bahkan ada sebagian masyarakat yang enggan mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Apa sebetulnya yang membuat sebagian masyarakat enggan mematuhi protokol kesehatan?

Resistansi masyarakat. Meski masih bersifat kasuistis, disejumlah daerah kita tidak menutup mata adanya kasus penolakan sebagian masyarakat terhadap kebijakan PPKM darurat. Di Sangatta, Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan kota kota lain. Seperti diberitakan di beberap media massa, sebagian masyarakat melakukan penolakan dan perlawanan ketika hendak ditertibkan petugas. Intinya ada banyak faktor yang melatarbelakangi kenapa masyarakat bersikap resistan.

Di media sosial tidak sekali dua kali beredar video atau berita tentang pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pejabat dan anggota satgas covid-19. Ada aparat yang menjadi keparat, menutup paksa warung makan dengan cara yang tidak manusiawi. Petugas Satgas tidak konsisten dengan tugasnya, contohnya penyekatan di beberapa daerah yang tidak terealisasi dengan baik. Pembatasan hanya ada di jam malam, apakah corona tidak ada di pagi dan siang hari ? Masjid di batasi, tetapi tempat judi dan tempat hiburan malam seperti PUB masih di buka, saya pikir ini tidak adil. Sasaran dari Satgas selalu ke warung makan dan kedai kopi. Entahlah pemerintah memikirkan nasib mereka atau tidak.

Titik kritis. Dengan tidak dimilikinya daya dukung ekonomi yang cukup, tentu wajar jika masyarakat tidak mungkin mau tetap berdiam diri di rumah tanpa sumber pemasukan yang cukup. Korban pandemi covid-19 selama ini telah menembus dan melewati batas kelas sosial masyarakat. Artinya, masyarakat yang menjadi korban tidak hanya kelas masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah yang kehilangan pekerjaan dan usaha. Mereka semua niscaya membutuhkan uluran tangan pemerintah. Jangan sampai terjadi, akibat kurangnya dana yang dimiliki pemerintah, justru masyarakat yang diminta untuk menahan diri dan ikut berpartisipasi mematuhi protokol kesehatan dengan mengabaikan kondisi ekonomi keluarga mereka yang sudah di titik nadir.

  • Bagikan