Polemik Tambang: Ketergantungan Ekonomi Dan Kerusakan Alam

  • Bagikan

Oleh: Khairi Al-Fakih


Kalimantan timur merupakan salah satu sentra Pertambangan yang ada di Indonesia. Banyak perusahaan besar yang berdiri di wilayah timur pulau Kalimantan ini. Salahsatunya PT. Kaltim Prima Coal yang berada di bawah naungan Bakre Grub. Perusahaan yang sudah berdiri dari tahun 1982 dan resmi ber oprasi pada tahun 1992 pada era presiden Soeharto kala itu. Pada tahun 2003.PT. Bumi Resources Tbk mengakusisi saham KPC . Selanjutnya PT KPC menjadi salah satu pensuplai energi yang besar bagi Indonesia.

Kini Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal (KPC) selaku anak usaha PT Bumi Resources Tbk dalam hitungan hari akan berakhir. Tepatnya pada 31 Desember 2021. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) pun tengah mengevaluasi proposal perpanjangan yang diajukan KPC. Ada beberapa point yang harus menjadi fokus evaluasi kinerja tambang besar ini. Baik sisi kelingkungan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan beberapa aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penyedia lapangan kerja yang sangat banyak, hampir lebih dari 4.499 orang karyawan serta 21.000 personel yang berasal dari kontraktor dan perusahaan yang bermitra. Artinya ada banyak keluarga yang hidup karena salah satu bidang pekerjaan inu Akan menjadi “PR” yang cukup dilematis bagi pemerintah dan masyarakat umumnya meyikapi keberlanjutan tambang dan berbagai polemik yang di timbulkan oleh aktifitas tambang KPC ini.

Fakta Tambang: Kerusakan Lingkungan vs Ketergantungan Ekonomi

Keberadaan tambang memiliki sisi kontradiktif, sisi positif dan sisi negatif sekaligus. Sisi positif dari tambang mewujud pada aspek peningkatan perekonomian masyarakat, sementara sisi lain yakni sisi negatif berupa kerusakan alam akibat eksploitasi lahan secara besar-besaran.

Pertama, tambang menumbuhkan perekonomian masyarakat. Bahwa Fakta di lapangan, masyarakat Kalimantan Timur khususnya Kutai Timur sudah mulai memiliki sifat ketergantungan terhadap tambang. Mindset yang di bangun bahwa hilang tambang hilang juga makanan. Tentunya ini adalah misskonsepsi melihat keberadaan tambang yang pada suatu masa akan habis sumber dayanya. Padahal kita sudah terlalu banyak memanfaatkan alam menikmati fasilitas alam itu dengan komprehensif dan destruktif. Masyarakat tidak boleh terpaku bahwa tambang adalah segala galanya. Makanan yang kita makan dapat tumbuh dari aspek manapun. Sektor konvensionalpun sangat bisa membantu mengingat suburnya tanah kita. Selanjutnya menjadi sebuah kelaziman inovasi berfikir masyarakat juga harus di bangun. Peran pemerintah patut di pertanyakan pada point ini.

Kedua, Kerusakan Alam. Banyak dampak kerusakan lingkungan yang sudah di timbulkan oleh aktifitas tambang ini, meliputi tercemarnya beberapa sungai, polusi udara, permasalahan lahan/tanah masyarakat, hingga meluasnya area tambang yang semakin mengkikis wilayah hijau hutan Kalimantan. Dalam beberapa aspek mungkin kita bisa melihat usaha KPC dalam mengatasi hal ini dan mereka harus memiliki komitmen dan fokus lebih untuk mengatasinya karena yang pasti perusakan yang ada tetaplah memiliki dampak buruk yang berkelanjutan bagi generasi penerus bangsa.

Penguatan Peran Kontrol Pemerintah, Sebuah Solusi

Pemerintah dalam hal polemik tambang tersebut harus mengawal proses kinerja tambang dan supporting sistem masyarakat dalam mencari keadilan terkait hidup dan peran pertambangan. Karena konflik kecil saja dapat mempengaruhi kehidupan warga terdampak. Jika secara konflik personal muncul karena Tambang tentunya hal ini akan sekejap hilang mengingat besarnya kepentingan tambang ini.


Tentu kebijakan pemerintahan untuk mengawal rakyatnya harus erat menyentuh sendi yang demikian.

Tambang yang hadir seharusnya memiliki impact kedepan yang merawat, khususnya lingkungan dan sumber daya manusia. Tanggungjawab tambang menciptakan masyarakat yang brekualitas juga harus di imbangi dengan inovasi dalam mengembangkan sumber daya potensial selain tambang. Dan ini adalah kesadaran yang harus di miliki oleh pekerja yang menggantungkan kehidupanya kepada tambang. Melihat peluang peluang bisnis dan memunculkan ide baru agar pada suatu saat nanti jika alam memanggil untuk kembali di naturalisasi kita tidak bingung dan sudah memiliki pegangan untuk melanjutkan peradaban. Jangan sampai karena nafsu kita, kita abai terhadap elmen pendamping manusia “Alam” sehingga alam memunculkan kuasanya untuk membalas manusia melalui bencana yang berkelanjutan.

Sebagai pamungkas, review dari apa yang sudah kita nikmati selama ini tentunya akan berbeda dari setiap sudut pandang masing masing orang. Layaknya bakso enak sekali bagi yang suka dan sangat tidak menarik atau tidak enak bagi yang tidak menyukai.


Terlepas dari like dan dislike di atas, yang menjadi fokus disini adalah asas keseimbangan kehidupan Hablum minal Alam. Konsepsi manusia yang tumbuh dan berkembang bersama alam menuju suatu keseimbangan ekosistem. (*)

Khairi Al-Fakih: Presiden BEM STAI Sangatta Periode 2021-2022

  • Bagikan