oleh

Pola Mencuri Uang Negara Dalam Kebijakan Impor Beras

Oleh: Fauziah Handayani (Ketua KOPRI PMII Rayon Beriun)

Ah banyaknya orang yang berusaha diet, pemerintah justru  mengimpor beras”, demikan anekdot yang saya baca dari tulisan seorang teman. Kalimat tersebut bukan hanya mengandung jenaka, tapi berisi kritik atas wacana pemerintah mengimpor beras ditengah musim panen didepan mata. Langkah pemerintah itu selain tidak populis, juga tidak kekinian. Selain menekkan harga gabah di tingkat petani, impor beras juga menyebabkan komoditas yang diimpor mungkin tidak terlalu berguna.

Tidaklah berlebihan jikalau kita beranggapan bahwa beras bisa saja menjadi salah satu metode political financing bagi pihak-pihak yang selama ini mendukung pemerintah. Yakni dengan mengambil margin beras yang didatangkan ke Indonesia, tanpa memedulikan apakah komoditas itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Sebuah keputusan yang pada akhirnya justru menimbulkan gejolak dimasyarakat, sebelum asumsi gejolak akibat naiknya harga pangan benar-benar terjadi.

Ya, apapun itu asumsinya, tak dimungkiri bahwa banyak hal yang ajaib yang sering terjadi di negeri kita ini. Mulai dari keputusan yang tidak memerhatikan kebutuhan, hingga kebijakan impulsif yang tidak didasari oleh pertimbangan data serta opini publik yang matang.

Seperti halnya rencana impor beras hingga 1 juta ton. Apalagi, jika Bulog harus melakukan penugasan impor beras sebesar 1 juta ton sebagaimana yang telah direncanakan pemerintah. Dengan mengacu pada dua hal tersebut, setidaknya bisa disimpulkan bahwa Indonesia saat ini tak butuh impor beras.

Stok bahan pokok paling tidak telah terpenuhi oleh produksi dari dalam negeri. Meski demikian, Kementerian Perdagangan tetap bersikukuh bahwa kebijakan impor beras diperlukan. Alasannya, impor akan mampu meredam gejolak sosial-politik jika harga pangan terutama beras mengalami kenaikan saat Puasa dan Lebaran. Beragam penyakit hingga kematian yang ditimbulkan oleh kelebihan asupan karbohidrat jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang masalah-masalah yang diakibatkan oleh kelaparan.

Sebut saja jumlah penderita diabetes, obesitas, serangan jantung, dan sebagainya, jumlahnya lebih masif ketimbang mereka yang menderita busung lapar dan kekurangan gizi. Dan, hal itu tidak hanya terjadi di negara-negara maju, namun juga di negara berkembang termasuk Indonesia.

Saya sendiri lebih setuju bahwa saat ini masyarakat dunia, termasuk Indonesia, tengah menghadapi persoalan kelebihan pasokan makanan. Dan, beras hanyalah bagian dari sekian banyak pilihan makanan yang bisa dikonsumsi. Pergeseran mindset untuk hidup lebih sehat juga berkembang belakangan ini, terutama di kalangan kelas menengah yang merupakan kelompok konsumen terbesar. Alih-alih memperbesar porsi konsumsi beras, banyak dari kalangan kelas menengah yang mulai sadar kesehatan dengan mengurangi asupan bahan makanan tersebut.

Kebijakan impor beras yang dilakukan secara tiba-tiba ini sangat berbau politis. Patut dicurigai, ada pejabat yang ingin berburu rente dengan memaksakan adanya impor beras di tengah produksi padi petani yang meningkat.

Kebijakan impor beras bisa dinilai sebagai kompetisi aktor untuk memenangkan kepentingannya. Jika dipetakan menurut posisi aktor dalam kebijakan impor beras maka akan menjadi dua posisi yaitu pro dan kontra.  Pemerintah memiliki posisi aktor yang mempunyai otoritas lebih tinggi daripada aktor lain dan akan memenangkan pertarungan. Dalam kontestasi kebijakan yang membuat kebijakan impor beras akan menguntungkan segelintir aktor tertentu daripada mengutamakan kepentingan mayoritas masyarakat  secara umum.

Kembali ke persoalan impor beras, untuk memuluskan rencana itu, pihak-pihak yang berkepentingan membungkusnya dengan narasi-narasi yang membosankan: terjadi gejolak sosial-politik jika harga beras naik, karenanya harus impor. Ya, itu adalah narasi yang selalu diulang-ulang dari waktu ke waktu agar impor beras bisa mendapatkan legitimasi dari publik. Terlepas dari kepentingan ekonomi-politik yang melatari impor tersebut, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah selama ini benar-benar pernah terjadi gejolak sosial-politik akibat kenaikan harga beras?

Saya sendiri ragu bahwa pernah ada gejolak sosial-politik yang sedemikian besar akibat dari kenaikan harga beras. Kalaupun ada, itu karena kenaikan harga tak cuma terjadi pada komoditas beras, tetapi juga harga barang/jasa yang lain, misalnya transportasi, BBM, dan sebagainya secara bersamaan. Di era kekinian, isu kenaikan harga pangan utamanya beras mungkin bukan lagi menjadi pemantik utama gejolak dimasyarakat. Sebaliknya, pemerintah harus lebih sensitif untuk mengidentifikasi isu-isu kecil yang justru bisa memunculkan kemarahan publik.

Opini ini ditulis sebelum Jokowi memutuskan untuk tidak mengimpor beras hingga Juni mendatang. Namun tulisan ini tetap relevan, selain untuk menganilisa dampak jangka pendek dari kebijakan tersebut, tapi juga untuk merangsang daya kritis kita terhadap dampak negatif jangka panjang dari usaha perampokan uang negara lewat kebijakan ekspor-impor pangan.

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam memilih kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]