Pilkades Sebagai Miniatur Pilkada, Sukses Pilkades Sukses Masyarakat Desa

  • Bagikan

Di berbagai wilayah di Kalimantan Timur pada tahun 2021 ini akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades). Ada beberapa Kabupaten yang telah melaksanakannya seperti di Paser, PPU dan Berau, sementara di Kabupaten Kutai Timur akan melaksanakan pilkades serentak se-kab kutai Timur pada Oktober 2021.

Pelaksanaan Pilkades serentak ini diatur melalui UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi: Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Momen memilih kualitas

Pilkades pada dasarnya adalah proses demokrasi pemilihan pemimpin di lingkup lokal desa dan secara subtansi  berasal dari tokoh lokal desa dan dipilih langsung oleh warga desa yang bersangkutan, sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 34
(1) Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.

Dalam konteks tersebut antara pemimpin yang akan dipilih (kades) dan pemilih yang akan memilih (penduduk desa) berada dalam satu ikatan primordial yang sama yakni sama-sama berasal dari satu wilayah desa tertentu yang saling mengenal, mengetahui dan memahami antar kedua belah pihak. Hingga pada ranah proses pemilihan tersebut meminimalisir kemungkinan memilih kucing dalam karung.

Dengan dasar pikir tersebut, idealnya pilkades akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mengerti kebutuhan penduduk dan wilayah yang dipimpinnya.

Persoalan regulasi pilkades sebuah kelemahan

Kualitas dan hasil ideal dari pilkades pada akhirnya berpulang kembali kepada kesadaran masyarakat akan urgensi memilih seorang pemimpin secara sadar dan cerdas.

Dalam hukum Islam, pemilihan dan memilih adalah wasilah/instrumen untuk mendapatkan pemimpin yang mampu menjalankan amanat kepemimpinannya yaitu mensejahterakan  masyarakat yang dipimpinnya.

Dengan demikian, tujuan pokok dari pilkades adalah lahirnya sosok pemimpin yang mampu menciptakan kemaslahatan hidup masyarakat di desa yang dipimpinnya.

Menurut konstitusi negara Indonesia, pilkades merupakan instrumen legal untuk memilih pemimpin. Seorang warga negara yang berpartisipasi dalam pilkades dengan memberikan hak suaranya, maka ia telah menegakkan kepemimpinan lokal dan menjauhkan dari kevakuman pemerintahan yang ada.

Satu tujuan final dari pilkades adalah memilih pemimpin (ulil amri) di lingkup desa untuk terciptanya kemaslahatan hidup bagi masyarakat desa. Namun sayang potensi indah dan tujuan yang sempurna tersebut sedikit tercoreng dengan ketentuan Undang-Undang yang membuka celah menjauh dari tujuan yang ada.

Adalah pasal 33 tentang syarat calon kepala desa yang menjadi ujung pangkal. Banyak calon kepala desa dari luar wilayah desa berduyun-duyun menggeser calon lokal-setempat karena kuasa ekonomi dan uang. Mereka mampu memiliki bukti “tanda” terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat 1 tahun sebelum tahapan pilkades. Sehingga calon-calon lokal yang hanya memiliki kualitas tanpa modal harus tersingkir.

Pasal 33 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi: calon kepala desa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pada dasarnya, penduduk setempat (masyarakat desa) harus memikirkan tujuan yang semestinya diraih dan menghindari iming-iming sesaat yang menggiurkan. Pilihlah calon kepala desa yang akan memimpin untuk 6 tahun ke depan bukan mencari pemimpinan yang menawarkan manisan hanya semingguan.

Selamat memilih kepala desa se-Kab Kutai Timur tahun 2021. Pilihlah pemimpin terbaik dari calon terbaik karena kualitas dan visi kepeminpinannya. (*)

Mustatho, Alumnus UIN Sunan Kalijaga. Pengajar di STAI Sangatta Kutai Timur, email : [email protected]

  • Bagikan