Komisi I Menilai Sistem Pengelolaan Data Di Pemda DIY Sudah Sangat Baik

  • Bagikan
Wakil Ketua Komisi I Bambang Kristiono saat bertukar cenderamata usai melakukan pertemuan di Kantor Gubernur DIY, Selasa, (8/11/2022). Foto: Runi/nr

Wakil Ketua Komisi I Bambang Kristiono menilai sistem pengelolaan data yang berada di Pemerintahan Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta sudah sangat maju dalam sistem pengolahan datanya. Pasalnya disini sistem pengolahan data sudah terintegrasi dengan baik, di seluruh dinas-dinas yang berada di Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.



“Apalagi disini banyak masyarakat yang pintar dan mengerti sistem tekhnologi pengelolaan data. Seperti tadi dalam paparan bahwa para hacker tidak dapat menembus data-data yang di miliki Pemda Yogyakarta, Dengan sistem pengelolaan data yang baik tidaklah mudah untuk terjadi kebocoran data,” ungkap Bambang usai melakukan pertemuan dengan Plh Asisten I Pemerintahan dan Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota DIY Beny Suharsono dan perwakilan dari Dinas Kominfo DIY, di Kantor Gubernur DIY, Selasa, (8/11/2022).



Lanjut Politisi Partai Gerindra itu mengatakan adanya sistem pengelolaan data yang baik di salah satu daerah dirasa sangat penting. Ini bisa menjadi pembelajaran atau contoh bagi daerah lain, yang pada kenyataannya hingga saat ini tidak mudah untuk melindungi data yang ada dari hacker-hacker, jika kemampuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak berkembang.



“Oleh sebab itu perkembangan TIK sangat diperlukan dan harus dilakukan secara terus menerus, bisa secara pelatihan ataupun hal lainya yang mendukung pengembangan teknologi. Bambang menambahkan, Pemda Yogyakarta dalam pengembangan sistemnya, mengikut sertakan akademisi-akademisi serta universitas guna meningkatkan dan memelihara kemampuan dalam pengelolaan datanya,” ujar Politisi Dapil NTB II.



Plh Asisten I Pemerintahan dan Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota DIY Beny Suharsono menjelaskan pengelolaan satu data merujuk pada Peraturan Presiden No 39 tahun 2019. Dimana Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat di dipertanggungjawabkan serta mudah diakses oleh bagi instansi pusat dan daerah.



“Adapun kedepan satu data dapat dimanfaatkan untuk,antara lain meningkatkan akuntabilitas pemerintah, mempermudah akses publik di seluruh Indonesia, mempermudah publik mengunakan data dan jenis file. Menghasilkan pemerintah yang lebih transparan,serta meningkatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat dan swasta dalam membantu meningkatkan akuntabilitas data,” pungkasnya.



Ia juga menjelaskan dengan meningkatkan jenis data pemerintah maka faktor atau sekuritas kemanan tidak lagi diabaikan. “Kebocoran data dapat menyebabkan stabilitas nasional terganggu dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Contohnya kebocoran data oleh bjorka beberapa waktu lalu, dan harus kita akui benar dan nyata adanya serangan tersebut dapat terjadi,” terangnya.



Tidak ada teknologi apapun yang terhubung dengan internet yang tidak dapat diretas. Dengan demikian untuk meminimalisir kejahatan siber masyarakat dan pemerintah perlu menyadari siapapun dapat menjadi korban kejahatan siber. Sehingga, kesadaran penggunaan internet merupakan kesadaran preventif yang harus di lakukan bagi siapapun yang menggunakan tekhnologi ataupun jaringan agar bisa mengantisipasi serangan yang bakal terjadi. (rni/aha)

sumber:dpr.go.id

  • Bagikan