Kaltim Menempati Peringkat 3 Nasional Indeks Demokrasi Indonesia

  • Bagikan

JakartaUntuk meningkatkan peringkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Kaltim harus belajar kepada sang maestro, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Untuk itu, beberapa waktu yang lalu (25/11), Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov. Kaltim, Moh. Jauhar Efendi, memimpin rombongan kunjungan kerja Kelompok Kerja (Pokja) Penguatan Demokrasi Provinsi Kaltim ke Badan Kesbangpol Prov. DKI Jakarta.

Kunjungan dimaksudkan untuk mengembangkan wawasan mengenai pelaksanaan tugas fungsi Tim Pokja IDI Prov. Kaltim, sehingga bisa menumbuhkan inovasi di daerah, khususnya pada penguatan kinerja demokrasi.

Untuk diketahui bahwa IDI Prov. DKI Jakarta selama 4 tahun terakhir ini secara terus menerus menduduki peringkat pertama tingkat nasional. Karena itu, Pokja IDI Kaltim berkeinginan menggali berbagai potensi keunggulan dari hasil penilaian IDI Provinsi DKI Jakarta yang selalu bertengger pada urutan pertama.

Selain itu, kunjungan dimaksudkan untuk menjalin silaturahmi antara jajaran Tim Pokja IDI Prov. Kaltim dengan jajaran Tim Pokja Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan tujuan kunjungan kerja adalah untuk memperkuat kinerja demokrasi di Kaltim sebagai upaya peningkatan penilaian IDI Kaltim di tahun-tahun mendatang. Untuk tahun 2020, yang baru diumumkan pada tahun 2021 ini, IDI Kaltim menduduki peringkat 3 nasional. Tingkat demokrasi di Kaltim masuk katagori high performing democracy. Peringkat 2 Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan paparan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Taufan Bakri, pencapaian IDI Prov DKI Jakarta yang tetap bagus selama 4 tahun berturut-turut adalah berkat kerjasama yang baik seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, juga tindak-lanjut dari target yang telah diamanahkan Gubernur kepada Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu dukungan anggaran untuk Organisasi-organisasi yang mendukung pencapaian IDI juga cukup tinggi. Misalnya saja untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebesar Rp. 8 milyar. Provinsi DKI Jakarta juga memiliki anggota FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) sebanyak 2.347 orang tersebar hingga ke tingkat Rukun Warga (RW). Rata-rata per bulan mereka mendapatkan honorarium antara 2 – 3 juta rupiah.

Di samping memiliki Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Provinsi DKI Jakarta juga memiliki Forum Wawasan Kebangsaan (FWK). Mungkin FWK ini satu-satunya yang ada di Indonesia.

Menariknya, di awal Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan kajian tentang “Wajah Baru Jakarta Paska Ibukota Pindah ke Kaltim”. Kajian tersebut meliputi Perspektif Sosial Budaya, Perspektif Hubungan Internasional, Tinjauan Hukum, Tata Ruang, serta Pelajaran dari Malaysia dan Analisis Komunikasi Politik.

Semua itu telah dibukukan dalam Jurnal “Demokrasi”, yang diterbitkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, edisi Maret 2020.

Jauhar berpendapat, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini merupakan langkah antisipatif yang menggambarkan tentang bagaimana wajah baru Jakarta setelah Ibukota pindah ke Kaltim, dan apa yang mesti mereka lakukan.

  • Bagikan