oleh

Inilah Kesiapan STAIS Menuju Penggabungan, Menjadi Universitas? Yuk Cek Faktanya

Sangatta– Pasca diberitakan bahwa STIPER-STAIS akan digabung menjadi Universitas Kudungga, dan telah dinyatakan bahwa baik STIPER maupun STAIS menyetujui penggabungan tersebut, jurnalis Kliksaja Kaltim berusaha menelusuri ke sumber otoritatif dari pihak STAIS yakni ketua Yayasan PTAI Sangatta Dan Wakil Ketua I STAI Sangatta.


Ketua yayasan PTAI Sangatta Haryono dalam korespondensi dengan media Kliksaja Kaltim pada Sabtu (1/5/2021) pagi menyatakan memang ada rapat antara Pemkab Kutim dengan STAIS-STIPER, namun pada momen rapat tersebut dari STAIS belum menyatakan sikap.

“Memang pada hari Selasa, (27/4/2021) stiper-stais diundang rapat oleh sekda untuk membicarakan penggabungan menjadi universitas, namun kami belum menentukan sikap, karena bagi STAIS persoalan usulan penggabungan tidak bisa hanya dibicarakan oleh Yayasan saja, sesuai dengan statuta STAIS, hal ini harus dibicarakan dan dikoordinasikan dengan dewan pembina dan pendiri dulu”, terang Haryono (1/5/2021).

Hary -sapaan akrab Ketua Yayasan, juga menambahkan pihaknya sudah masuk Tim Formatur namun belum ada SK dan dari STAIS belum melakukan rapat internal sebagai acuan koordinasi dalam segala bidang pengembangan STAIS.

“Meski belum ada SKnya, dari STAIS sudah ditulis dan masuk Tim Formatur namun tentunya kami harus rapat internal terlebih dulu, juga berkonsultasi kepada Kopertais XI Wilayah Kalimantan sebagai acuan dan pertimbangan STAIS dalam memberi masukan kepada Tim Formatur secara keseluruhan. Tidak lupa dewan pembina, dosen, perwakilan mahasiswa juga berhak didengar masukannya”, tambahnya.

Ketua yayasan menyinggung bahwa sebenarnya undangan tersebut semestinya untuk mencari solusi atas rekomendasi BPK terkait pemberian dana hibah kepada STAIS-STIPER, karena akar persoalannya ada pada rekomendasi BPK tentang pemberian dana Hibah Bansos kepada STAIS-STIPER bukan membahas tentang penggabungan menjadi universitas.

“Akar persoalannya sebenarnya adalah pada rekomendasi dari BPK RI tentang pembiayaan STAIS dan STIPER, tidak pada persoalan penggabungan kedua kampus yang ada. Nah, pada kasus tersebut pembiayaan stais-stiper pada dasarnya telah diatur oleh UU No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi di mana pemkab bisa memberi biaya kepada perguruan tinggi yang memang dinaunginya”, terangnya.

Dia menjelaskan pasal 83 ayat (2) UU No 12 Tahun 2012 yang menerangkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lebih lanjut diterangkan melalui pasal 89 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.

Dari pasal dan ayat tersebut ketua Yayasan menyampaikan bahwa pemberian dana pendidikan untuk perguruan tinggi tidak harus melalui hibah bantuan sosial yang memang aturannya tidak diperbolehkan terus menerus setiap tahunnya sebagaimana permendagri No 77 Tahun 2020, tapi bisa berupa bantuan pendidikan simultan dan tuntas yang dialokasikan secara khusus untuk perguruan tinggi (Stais-stiper)

“Karena memang permendagri No 77 Tahun 2020 melarang pemberian dana hibah terus menerus setiap tahunnya, maka pemkab Kutim bisa memberi bantuan hibah kepada STAIS-STIPER melalui CSR, dana beasiswa simultan dan tuntas atau melalui pemberian dana abadi berupa lahan sawit yang bisa dikelola, sehingga tidak selalu menggantung pada hibah bansos”, tambah Haryono.


Disinggung tentang praktek pemberian bantuan yang selama ini memang melalui hibah Bantuan sosial, Ketua Yayasan menambahkan,

“Kalau toh memang melalui hibah bansos semestinya stais-stiper diprioritaskan karena bukan belanja biasa, tetapi belanja gaji dan operasional kegiatan kampus sehingga harus diprioritaskan”, tegasnya.

Hary memberi contoh pada kepemimpinan Awang Faroek dan Isran Noor sebagai Bupati Kutim

“Seperti yang dulu diterapkan pada zaman Bupati Awang Faroek dan Isran Noor dimana hibah diberikan dalam satu tahun anggaran dan tidak ada hibah bansos untuk agenda lain sebelum bantuan hibah untuk stais-stiper dicairkan” tutupnya.

Sementara itu wakil Ketua I Bidang Akademik STAIS Eko Nursalim di tempat yang berbeda menekankan maksud dan tujuan penggabungan yang disampaikan pemkab Kutai Timur adalah agar ada kemandirian kampus. Namun untuk maksud tersebut maka penggabungan saja belum tentu jadi solusi terbaik.

“Kalau maksud dari Pemkab Kutim menggabung menjadi Universitas itu bertujuan untuk kemandirian kampus maka semestinya dikembalikan kepada kampus masing-masing. Karena antara STAIS dan STIPER berbeda wilayah kementerian yang menaunginya, STAIS berada di bawah Kopertais Kemenag sementara Stiper di bawah LLDIKTI Kemendikbud”, tutur Eko.

“Kalau STAIS bisa menjadi IAIN atau UIN di bawah kemenag, sementara STIPER bisa jadi seperti IPB di bawah diknas”, tambahnya.

Eko mengingatkan kembali akan sejarah pendirian dari STAI Sangatta yang didirikan untuk pendidikan moral keagamaan masyarakat Kutai Timur.

“STAIS dan STIPER itu ikon dari Kabupaten Kutai Timur, di mana STAIS didirikan untuk tujuan pendidikan agama sebagai benteng moral masyarakat Kutai Timur, sementara STIPER sebagai pengembangan pembangunan pada sektor yang lain”, terangnya.

“Dan saat itu memang Pemkab Kutim berkeinginan untuk mendirikannya, semestinya pemkab saat ini juga tetap mensupport secara penuh tinggal dicarikan payung hukum terhadap solusi pendanaan tersebut”, pungkas Eko. (*)

Komentar

Komentar sepenuhnya tanggung jawab pribadi. Bijaklah dalam memilih kata yang tidak mengandung pelecehan, intimidasi, dan SARA. Salam hangat. [Redaksi]